Gubernur NTB Ingatkan HPI Tetap Profesional

Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi didampingi Kepala Disbudpar NTB menerima pengurus HPI NTB

Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi berpesan kepada anggota Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) agar senantiasa bekerja secara profesional, dengan menawarkan jasa dengan baik, memandu wisatawan dengan baik.

“HPI saya harap dapat menjadi wadah yang menaungi para pramuwisata, untuk menjadi guide yang professional. Berikan rasa nyaman lahir bathin bagi wisatawan. Jangan sampai wisatawan ada yang merasa terintimidasi dan tidak nyaman dalam berwisata. Jika rasa nyaman sudah tercipta, hampir dapat dipastikan wisatawan itu akan kembali mengunjungi daerah kita, atau paling tidak akan membawa cerita positif ke negaranya tentang NTB,” pesan gubernur saat menerima Pengurus Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) NTB, menemui Gubernur NTB di ruang kerjanya, Rabu, (7/9/2016).

Gubernur yang didampingi Kepala Biro Humas dan Protokol H. Yusron Hadi dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata L.M.Faozal menyebut pariwisata sebagai sektor utama dan prioritas, jika dilihat dari segi kemanfaatannya bagi masyarakat. “Selaku pemerintah provinsi, peran kami sebatas menyediakan sarana prasarana serta infrastruktur penunjang kepariwisataan di daerah, tapi ketika wisatawan datang, maka yang selanjutnya punya tanggung jawab adalah para pelaku pariwisata di lapangan, mulai dari pihak bandara hingga pramuwisata di tingkat teknis,” jelasnya.

Faktor kebersihan di daerah wisata juga tidak luput dari perhatian Gubernur. Untuk itu, ia sangat mendukung berbagai program yang telah dijalankan HPI, seperti bersih daerah wisata, dan berharap program tersebut terus dilanjutkan.

“Pariwisata itu adalah satu kesatuan utuh, yang butuh dukungan, sinergi dan tanggung jawab semua pihak untuk keberhasilannya, mulai dari pemerintah hingga tatanan masyarakat. Menjaga kebersihan itu benar-benar menjadi point penting bagi saya. Jangan sampai destinasi yang indah, menjadi berkurang nilai keindahannya karena dipenuhi sampah. Ini salah satu hal yang harus menjadi atensi kita bersama, tegasnya.

Namun, sebagai salah satu duta promosi, tidak dapat dipungkiri, baik atau buruknya citra daerah, salah satunya menjadi tanggung jawab teman-teman anggota HPI. Semua pihak punya kewajiban yang sama, untuk terus mempromosikann Lombok dan Sumbawa tapi tetap saja pariwisata “seeing is believing,” artinya sebaik apapun promosi yang telah dilakukan jika tidak dibarengi dengan kondisi realita di lapangan, tentu tidak akan ada gunanya. Jangan sampai kondisi itu membuat wisatawan enggan datang kembali ke lokasi wisata di NTB.

Pada kesempatan ini, Ketua HPI NTB, Ainudin melaporkan kepada Gubernur Dr.TGH.M.Zainul Majdi, mengenai berbagai kiprah yang telah ditempuh HPI sebagai bentuk dukungannya terhadap upaya mengembangkan sektor pariwisata di NTB. “Berbagai program kami jalankan, salah satunya program bersih pantai dan berbagai daerah wisata, bekerjasama dengan berbagai pemerintah kab/kota,” ungkapnya.  

Kepada Gubernur, Ainudin menyampaikan, kemajuan sektor pariwisata di NTB saat ini, menuntut peningkatan kualitas SDM pramuwisata yang ada. Saat ini jumlah keanggotaan HPI berkisar 700 orang, tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota se Nusa Tenggara Barat, dengan penguasaan berbagai bahasa, diantaranya China, Inggris, Arab, Jerman, Korea, Spanyol. Namun demikian jumlah dan keterampilan yang dimiliki tentu belum cukup menjadi modal untuk memberikan palayanan bagi wisatawan yang berkunjung ke NTB, terlebih dengan predikat daerah wisata halal yang disandang NTB, berdampak terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisatawan asing dari timur tengah ke NTB. Diakuinya, jumlah pramuwisata yang menguasai bahasa Arab dan China hingga kini jumlahnya sangat minim.

Di samping itu, persoalan lain yang juga diungkap adalah tentang adanya pramuwisata illegal di destinasi wisata yang justru seringkali merugikan wisatawan. Untuk itu, pihaknya berharap rancangan peraturan gubernur tentang pramuwisata yang isinya mengatur tentang bagaimana tata cara menjadi pramuwisata yang beretika dan memberikan pelayanan dengan baik kepada wisatawan, bisa segera disahkan dengan harapan keberadaan aturan itu akan meminimalisir jumlah pemandu wisata illegal. (marham)